Menjelang Musker di bulan Desember 2011 nanti, ada baiknya bila sejak sekarang kita mulai memikirkan point-point penting di dalam nafas organisasi kita, Korpala. Salah satunya yang terasa sangat mendesak adalah rancangan GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi). Bukan hanya di sisi isi rancangannya, tetapi juga di sisi implementasi isi dari gbho itu sendiri, yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepengurusan yang ada.
Banyak hal yang berkembang dengan sangat cepat, katakanlah misalnya dengan interaksi yang begitu intensif dengan orang-orang dari luar negeri. Mereka sudah merencanakan untuk kembali dan kembali lagi berkegiatan di Sulawesi dan Indonesia yang tentu saja akan kembali mengajak Korpala untuk berkegiatan.
Belum lagi eksistensi Korpala di dunia ke-PA-an khususnya di Indonesia, yang telah menjadi tolak ukur akan pentingnya UKM - PA tetap ada di dalam kampus. Reputasi Korpala dalam menanamkan nilai-nilai luhur, yang mampu mengarahkan setiap anggotanya tetap berada dalam koridor sebagai mahasiswa intelektual yang tidak anarkis di dalam menyikapi kondisi sekitar. Namun di sisi lain, minat mahasiswa untuk menjadi anggota Korpala tetap minim, yang bila ini terus berlanjut akan mengakibatkan degradasi keberdayaan Korpala dalam regenerasi dan aspek lain dari setiap kegiatannya.
Di samping masalah eksternal tersebut, masih banyak masalah internal yang juga perlu menjadi perhatian dari setiap kita, misalnya saja masalah 'klasik' yang namanya 'pendanaan'. Alokasi dana untuk ukm yang disediakan oleh Unhas jelas jauh dari mencukupi untuk menunjang seluruh kegiatan pengurus dalam satu periode. Mengandalkan sumbangan insidentil mungkin akan sah-sah saja, sepanjang dalam kerangka insidentil. Namun bila insidentil setiap bulan, bagaimana.?
Banyak saran dalam pengumpulan dana, namun semuanya terlihat setengah matang di dalam proses dan pemanfaatannya. Belum lagi bila berbicara tentang pertanggung jawaban dari dana yang telah digunakan, sama sekali tanpa mekanisme yang jelas. Wadah musker yang digunakan sebagai arena pertanggung jawaban terakhir, tidak menjadi signifikan karena tidak jelasnya aturan bila sebuah laporan pertanggug jawaban pengurus tidak diterima oleh forum.
Sebagai satu gagasan, saya berfikir untuk memulai di kepengurusan mendatang, pengurus membuat suatu rancangan anggaran pendapatan dan belanja Korpala. Di situ nanti akan ada acuan yang meski tidak mampu menghitung pasti pembiayan untuk semua kegiatan, tetapi paling tidak akan ada acuan mengenai apa saja dan berapa biaya yang diperlukan. Ini juga akan menjadi masukan berharga untuk BUD (Badan Usaha Dana) yang keberadaannya di Korpala selama ini lebih cenderung sebagai pajangan, tanpa jelas bagaimana kinerjanya. Bila ada ancang-ancang pembiayaan, maka BUD bisa bekerja dengan target menutupi kekurangan biaya yang dibutuhkan. Ada target dalam berkegiatan.
Pengelolaan iuran tetap anggota, donasi dari anggota ataupun donatur lainnya, bisa jelas terlihat kemana arahnya. Pertanggung jawaban bisa dilakukan setiap 4 bulan, dalam bentuk lajur neraca sederhana, sehingga bisa dengan mudah menjadi bahan pertimbangan oleh setiap anggota, apalagi oleh para donatur.
Masih sehubungan dengan pembiayaan, kita juga bisa merancang seberapa besar (berapa persen) dana donasi dari anggota yang layak digunakan untuk suatu kegiatan besar, misalnya sebuah ekspedisi. Saran saya sih, dana donasi itu cukuplah sebagai 'fire up' atau pemicu atau modal awal dari suatu kepanitiaan dalam mengumpulkan dana untuk keberlangsungan suatu kegiatan.
Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita diskusikan, untuk itu tanggapan dan masukan saudara-saudara sangat dinantikan di bagian bawah tulisan ini. Jangan lupa sertakan identitas yang jelas.
Untuk yang membutuhkan draft GBHO dan AD/ART, bisa meminta di halaman komentar di bawah dan akan saya kirimkan ke alamat yang tercantum. Terimaksih sebelumnya, esprit de corps.
k-058
0 Response to "Garis Besar Haluan Organisasi"
Posting Komentar